Foto Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung mendesak Pemerintah pusat segera memutuskan masalah harga singkong.
LAMPUNG (Bumione.com) Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung mendesak Pemerintah pusat segera memutuskan masalah singkong yang tak mungkin selesai di tingkat Provinsi, Rabu (30/04/2025).
Masalah itu yakni standar harga, kadar aci, dan potongan agar seragam dan berlaku nasional. Desakan itu disampaikan menyikapi turunnya harga singkong atau ubi kayu di Lampung. Sebelumnya, pada Jum’at 31 Januari 2025, petani dan pelaku industri tapioka sepakat mematok harga singkong Rp1.350 per kilogram (kg).
Dengan ketentuan potongan maksimal 15%. Namun kini singkong turun ke angka Rp1.000 per kg. Sejak awal April 2025, harga singkong turun ke level Rp1,100 per kg dengan potongan (rafaksi) hingga 30%.
“Di lapangan, ada dua persoalan yang tidak bisa lampung selesaikan karena ini ranah Kementerian. Kalau dua masalah ini tidak diselesaikan oleh Kementerian, maka antara pabrik dan petani tidak bakal ketemu.
Petani menghendaki harga Rp13. 500 ptongan 15% kadar aci 20. Pabrik menghendaki harga Rp13 500 kadar aci 24 potongan 15%, “Kata Ketua Pansus Tata Niaga Singkong Mikdar Ilyas, mengikuti rapat terbatas via zoom, pada Selasa (29/04).
Rapat diikuti para Deputi, Dirjen dan Direktur dari Menko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian Bapenas, dan Badan Ketahanan Pangan Nasional.
Pada rapat yang berlangsung tiga jam itu, Pemprov Lampung berharap keputusan dapat terbit dalam dua tiga hari ke depan. Pada rapat itu, Mikdar menyampaikan bahwa dua hal ini ada dasarnya terutama pabrik.
Apabila harga tidak diperlakukan secara rasional dipastikan pabrik tidak mau menjalankannya, karena harga hasil produksi mereka jauh lebih tinggi ketimbang harga tapioka impor, Bahkan kalah bersaing dengan tapioka yang dihasilkan produsen dari provinsi lain.
“Maka Lampung yang 70% menghasilkan tapioka di Indonesia ini, tak laku dan kalah bersaing. Di pasar nasional saja mereka tak bisa bersaing dengan tapioka dari Medan, Bangka, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lainnya mereka yang di Lampung pasti kalah,” Ucap Mikdar Ilyas.
Akibatnya lebih baik pabrik tutup. Namun, kalau harga ketetapan pemerintah dijalankan, maka harga diatur secara nasional. “Pabrik akan mengikuti harga yang dibuat Kementerian. Dengan kondisi seperti itu, apa yang kami capai dulu bersama Menteri Pertanian mungkin sudah selesai.
Pemprov Lampung berharap para deputi dan direktur agar hal ini cepat diatasi. Agar harga saat ini Rp1.100, potongan 30% hingga 38%, dapat naik sesuai kesepakatan awal. “Kondisi sekarang petani itu hanya terima harga singkong kisaran Rp400–Rp500. Bukan untung, modal pun tak kembali.
Masyarakat Lampung menggantungkan hidup pada tanaman singkong. “Maka kami memohon kepada semua Kementerian terkait agar tidak menganggap sepele persoalan ini. Harapan saya sebagai Ketua Pansus dan petani Lampung harga kesepakatan dapat dijalankan dan berlaku nasional,” Pinta Mikdar.
Sementara Gubernur Lampung menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Lampung, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (16/04). Salah satu isu utama yang dibahas adalah hilirisasi komoditas strategis pertama Lampung seperti singkong.
Selain itu, Pemprov Lampung juga memperkuat hilirisasi, guna meningkatkan nilai tambah produk, daya saing, dan kemandirian industri. “Tujuan investasi ini untuk menyerap lapangan kerja dan mendapatkan nilai tambah dari produk. Konsen kami sekarang melakukan hilirisasi di tingkat desa,” Kata Mirza.
Target pembangunan yang ingin dicapai Lampung, yakni harus selaras dengan Pemerintah pusat. “Kami juga membahas isu seperti ketimpangan, tingkat kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur.
Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah produk, daya saing, dan kemandirian industri, hilirisasi juga jadi solusi menjaga kestabilan harga hasil pertanian.
“Tujuan investasi ini untuk menyerap lapangan kerja dan mendapatkan nilai tambah dari produk. Konsen kami sekarang melakukan hilirisasi di tingkat desa,” Ujar Gubernur Mirza.
Menurut Gubernur, sebagai produsen ubi kayu nomor satu Indonesia, Lampung harus mengembangkan hilirisasi ubi kayu agar tak hanya dijadikan tepung tapioka. Pasalnya, selama puluhan tahun produk singkong hanya didominasi industri tapioka sehingga menjadi oligopoli.
“Singkong bisa jadi bahan baku bahan bakar minyak untuk mendukung kemandirian energi dan energi hijau Pemerintah Presiden Pratama. Langkah ini akan membuat Harga singkong naik dan stabil,” Pungkasnya.(Rls/Bagas)
