Foto Mendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Binjai.
SUMUT (Bumione.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (10/10/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terkait program Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dalam kunjungannya, Mendagri dan Menteri PKP mengecek langsung kondisi di dalam rumah. Mendagri menyampaikan rasa bahagianya melihat langsung antusiasme masyarakat yang menerima manfaat program perumahan tersebut.
“Karena tadi saya lihat waktu masuk rumah ibu happy, rumahnya juga bagus. Ya memang kami Pemerintah pusat maupun daerah bekerja keras untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu,” Ujarnya.
Mendagri menjelaskan, ia bersama Menteri PKP turun langsung untuk melihat apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program perumahan.
Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meringankan MBR memiliki rumah. Langkah ini salah satunya dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, “Ungkapnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) tidak khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru membawa manfaat ekonomi jangka panjang. “Masa kita mau nyari uang, nyari duit pajak dari orang yang kurang mampu. Justru kita pemerintah ini bekerja terutama untuk mengangkat derajat yang kurang mampu,” Tegasnya.
Ia menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong sektor properti menjadi lebih masif dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
“Real estate bangkit semua. Masyarakat yang mau bangun juga menjadi lebih murah. Real estate bangkit karena dijual lebih murah, masyarakat beli, makin banyak demand perumahan yang tinggi, maka lapangan kerja hidup, toko-toko material hidup, semua hidup,” Papar Mendagri.
Mendagri menegaskan, pembangunan rumah tidak hanya memberi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menambah nilai ekonomi tanah yang sebelumnya tidak produktif.
“Tanah kosong tuh, PBB-nya dikit itu. Bapak bangun ini Pak, dengan nol BPHTB-PBG, tapi nanti sudah ada rumahnya tahun depan yang punya rumah nanti kedepan akan bayar pajak selain tanahnya, bangunannya juga, tapi dikit,” Pungkasnya.(Puspen)
