Foto pengurus Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Provinsi Lampung secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana alih fungsi Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
LAMPUNG (Bumione.com) — Di tengah gelombang penolakan publik terhadap alih fungsi hutan yang terbukti memicu bencana ekologis di berbagai daerah, rencana perubahan fungsi Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Provinsi Lampung, kini justru mencuat dan menuai kontroversi, Sabtu (13/12/2025).
Kawasan konservasi yang selama ini menjadi benteng terakhir satwa langka Sumatera itu disebut-sebut akan diarahkan menjadi kawasan wisata internasional.
Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Provinsi Lampung secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana alih fungsi Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang disebut-sebut akan diarahkan menjadi kawasan wisata internasional.
Organisasi relawan pengawal kebijakan ini menilai rencana tersebut berpotensi mengancam kelestarian ekosistem, keselamatan satwa langka, serta nilai budaya masyarakat di sekitar kawasan.
Rencana tersebut mengemuka setelah Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, MHD Zaidi, S.Hut., M.A.P, mengundang sejumlah pihak dalam kegiatan yang diklaim sebagai konsultasi publik.
Agendakan tersebut diduga bertujuan untuk memperoleh persetujuan atas perubahan fungsi kawasan TNWK. Langkah ini langsung mendapat sorotan tajam dari masyarakat sipil dan organisasi pengawas kebijakan termasuk Bara JP Provinsi Lampung.
Sekretaris Barisan Relawan Jalan Perubahan Provinsi Lampung.Robenson menegaskan, bahwa TNWK bukan sekadar aset konservasi yang dapat dikelola dengan pendekatan ekonomi semata.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis strategis dan menyimpan sejarah panjang, nilai spiritual, serta harmoni hubungan manusia dengan alam yang telah terjaga secara turun-temurun. “Bagi masyarakat sekitar, Way Kambas bukan hanya kawasan konservasi.
Ia menyimpan sejarah panjang, nilai spiritual, dan menjadi ruang harmoni antara manusia dan alam. Perubahan zonasi TNWK kami pandang sebagai upaya mencabut akar budaya yang selama ini justru menjaga kawasan tersebut,” Kata Robenson.
Barisan Relawan Jalan Perubahan Lampung menilai rencana alih fungsi TNWK berpotensi memicu kerusakan ekosistem secara luas. Perubahan zonasi, terlebih jika menyentuh zona inti, dikhawatirkan akan meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan dan membuka ruang alih fungsi lahan yang sulit dikendalikan.
“Dengan beralih fungsi TNWK, kami khawatir akan terjadi kerusakan ekosistem secara luas, meningkatnya alih fungsi lahan, dan pada akhirnya melemahkan upaya konservasi yang selama ini telah dibangun,” Tegasnya.
Ia menerangkan, TNWK merupakan benteng terakhir yang relatif stabil dan aman bagi satwa kunci yang dilindungi, khususnya Gajah Sumatra dan Harimau Sumatra yang kini berstatus terancam punah.
“Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran nyata akan nasib satwa kunci di TNWK. Gangguan sekecil apa pun terhadap habitat di zona inti dipercaya akan memicu meningkatnya konflik satwa dan manusia di daerah penyangga,” Ungkapnya.
Menurut Barisan Relawan Jalan Perubahan Lampung, pengambilan kebijakan terkait TNWK seharusnya didasarkan pada kepentingan ekologis, nilai budaya, dan prinsip keberlanjutan konservasi, bukan didikte oleh kepentingan bisnis pariwisata yang berpotensi merusak kawasan.
“Way Kambas tidak boleh menjadi komoditas wisata. Kawasan ini harus tetap menjadi prioritas utama konservasi, bukan objek bisnis yang dikemas dengan label taman wisata internasional,” Pungkasnya. (Rls)
